SUKABUMI – Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya menyoroti perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami sakit namun menghadapi kendala pembiayaan karena tidak seluruh kebutuhan pengobatan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Perhatian tersebut muncul setelah JWI melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Dari hasil pemantauan tersebut, pelayanan rumah sakit dinilai telah berjalan sesuai fungsi dan tugasnya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menegaskan bahwa fokus perhatian JWI saat ini bukan pada pelayanan rumah sakit, melainkan pada sejauh mana kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan pembiayaan kesehatan.
Menurutnya, rumah sakit berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, sedangkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu, memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
«“Jika pelayanan rumah sakit sudah berjalan dengan baik, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah daerah hadir memberikan solusi kepada masyarakat yang sakit, tidak mampu, dan menghadapi biaya pengobatan yang tidak seluruhnya dapat ditanggung BPJS,” ujar Lutfi Yahya.»
Soroti Kebijakan dan Anggaran Kesehatan
Selain mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, JWI juga akan melakukan penelusuran terhadap kebijakan dan penganggaran sektor kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
JWI merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, yang memuat berbagai program dan alokasi anggaran daerah, termasuk sektor kesehatan.
Dalam konteks tersebut, JWI menilai penting adanya keterbukaan informasi mengenai besaran anggaran, mekanisme penyaluran bantuan, kriteria penerima manfaat, hingga realisasi penggunaan anggaran yang ditujukan bagi masyarakat rentan, pekerja informal, dan warga kurang mampu.
Beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelusuran JWI antara lain:
– Berapa besaran anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan kesehatan masyarakat kurang mampu?
– Siapa saja yang menjadi penerima manfaat program tersebut?
– Bagaimana mekanisme pengajuan dan akses bantuan bagi masyarakat?
– Sejauh mana masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat memperoleh manfaat dari program tersebut?
– Berapa anggaran yang telah direalisasikan dan berapa yang masih tersedia?
Menurut JWI, keterbukaan informasi publik terkait program kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dianggarkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Jangan Sampai Warga Sakit Terhambat Persoalan Administrasi
Lutfi Yahya menambahkan bahwa persoalan kesehatan masyarakat tidak seharusnya terhambat hanya karena keterbatasan ekonomi atau persoalan administrasi yang menyulitkan akses bantuan.
Ketika seorang warga berada dalam kondisi sakit dan keluarganya tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, pemerintah diharapkan dapat hadir melalui berbagai skema bantuan sosial maupun program perlindungan kesehatan yang telah tersedia sesuai peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, JWI berencana meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait mengenai mekanisme perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala pembiayaan.
Selain itu, JWI juga akan menelusuri sejauh mana koordinasi antarinstansi pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi atau belum terakomodasi dalam skema pembiayaan kesehatan yang tersedia.
JWI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan partisipasi publik dalam mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. ( Sakur )
